Kemitraan UE-Indonesia untuk melindungi hutan dan menghormati hak asasi manusia

Peraturan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi (EUDR) merupakan alat penting untuk mengurangi kerusakan hutan dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan harus dipuji.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa implementasi peraturan tersebut membawa risiko, termasuk di dalamnya:  

1. Tantangan-tantangan yang dihadapi petani kecil dalam mengakses pasar Uni Eropa tidak diatasi, sehingga melanggengkan kesenjangan ekonomi dan membahayakan mata pencaharian banyak keluarga, terutama di sektor kelapa sawit.   
2. EUDR dapat "membersihkan" rantai pasok Uni Eropa, tetapi meningkatkan ekspor ke pasar lain sehingga tidak melakukan apa pun untuk mengurangi deforestasi secara keseluruhan.   

Jika EUDR mengkatalisasi sumber daya dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada lembaga penegak hukum, maka EUDR dapat menjadi pengungkit untuk mengatasi akar permasalahan deforestasi, termasuk kurangnya kejelasan hak-hak kepemilikan lahan, kurangnya implementasi kebijakan pemerintah, dan meningkatnya permintaan akan produk-produk yang merisikokan hutan.

Untuk mengurangi kekhawatiran yang disebutkan di atas, membuka ruang untuk perdebatan dan memastikan implementasi EUDR yang efektif, catatan pengarahan ini merekomendasikan agar Uni Eropa dan Indonesia mengembangkan perjanjian kemitraan multi-pemangku kepentingan, dengan partisipasi aktif masyarakat sipil. Kepatuhan terhadap persyaratan uji tuntas EUDR yang ketat, termasuk ketertelusuran, merupakan tantangan yang berat bagi perusahaan dan petani, dan oleh karena itu membutuhkan pendekatan kolaboratif antara UE, pemerintah Indonesia, dan masyarakat sipil.

Baca pengarahannya

Categories: Reports, EU Regulation on deforestation-free products, Indonesia